Komisi II DPR RI Turba, Bawaslu Sleman sampaikan Kesiapan Pengawasan Pilkada 2020

Pada tanggal 9 Desember 2019, Bawaslu Kabupaten Sleman menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPR Republik Indonesia.

Bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati Sleman, rombongan anggota Komisi II DPR RI yang diketuai oleh Saan Mustopha disambut oleh Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun.

Selain wakil bupati dan jajarannya, hadir pula kepala dinas SKPD terkait, Ketua dan Anggota Bawaslu DIY, Ketua dan Anggota KPU Sleman, dan Anggota KPU DIY.

"Kunjungan kerja kami ke Sleman kali ini adalah untuk menanyakan sejauh mana kesiapan KPU dan Bawaslu terkait dengan Pilkada yang akan segera diselenggarakan di tahun 2020", tutur Saan Mustopha saat melakukan sambutan.

Dalam sambutan tersebut, Saan juga mengatakan bahwa dalam Pilkada 2020 nanti dasar hukum yang dipakai tetap mengacu kepada Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

"Komisi II DPR RI tidak akan melakukan revisi terhadap Undang - Undang Pilkada", pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Abdul Karim Mustofa menyampaikan terkait dengan kesiapan Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Sleman saat ini sedang dalam tahapan pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

"Proses pendaftaran Panwascam telah kami laksanakan pada tanggal 27 November - 3 Desember 2019. Tes tulis CAT dan wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 13 - 17 Desember 2019. Selanjutnya pelantikan Panwascam terpilih akan dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2019", kata Karim.

Karim melanjutkan, untuk anggaran Pilkada 2020 yang berasal dari APBD ini, Bawaslu Kabupaten Sleman telah menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan KPU Sleman pada tanggal 30 September 2019.

"NPHD telah kami tandatangani dan kami bersyukur prosesnya sangat dipermudah oleh Pemerintah Kabupaten Sleman",tutur Abdul Karim Mustofa yang akrab dipanggil dengan sapaan Mas Karim.

"Bawaslu Kabupaten Sleman mendapatkan anggaran sebesar 7,6 miliar. Anggaran tersebut akan dicairkan dalam dua tahapan. Namun, terkait anggaran ini, Bawaslu Sleman akan berusaha untuk melakukan perubahan karena jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar yang juga akan melangsungkan Pilkada, anggaran untuk Bawaslu Sleman terbilang kecil, sementara jumlah pemilihnya justru lebih banyak",pungkas Karim.

Karim Mustofa yang juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Sleman ini menyampaikan kesiapan mengawasi Pilkada 2020.

"Kami sudah melaunching tahapan pengawasan Pilkada 2020 di Hotel Sahid Rich pada tanggal 25 November 2019 di hadapan stakeholder saat Rapat Koordinasi dan Fasilitasi dengan Mitra Kerja."

Launching tersebut sebatas penanda bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman sudah siap mengawasi semua tahapan Pilkada 2020 di wilayah Kabupaten Sleman.