Wujudkan Pilkada Damai, Sukses Pilkada Itu Kerja Orkestra

Bawaslu Kabupaten Sleman turut menghadiri acara Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bali Nusa Convention Center Kabupaten Badung, Bali pada Kamis, 27 Februari 2020. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa sukses Pilkada itu adalah kerja orkestra, kerja bersama.

“Perlu dibangun soliditas teamwork antarpihak terkait, baik di tingkat nasional maupun di daerah yang menggelar Pilkada, terutama untuk mencegah konflik,” kata Tito dalam sambutannya sebelum membuka acara rapat koordinasi secara resmi.

Rapat koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum ini dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah pihak dari pusat hingga daerah, diantaranya perwakilan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Kesbangpol seluruh Indonesia, unsur penyelenggara Pemilu dan jajarannya (KPU, Bawaslu, DKPP), kejaksaan, kepolisian, TNI, dan BIN. Tujuannya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Tito mengatakan, rapat koordinasi ini berkaitan dengan hal mendasar dan sangat penting, yakni sukses Pilkada Serentak Tahun 2020 untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kementerian yang dipimpinnya punya komitmen tinggi untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pilkada. Beberapa waktu lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) dari 270 daerah yang akan menggelar Pilkada ke KPU RI. Saat ini, DP4 tersebut sedang diverifikasi dan divalidasi oleh KPU untuk mendapatkan daftar pemilih Pilkada yang valid guna meningkatkan partisipasi pemilih.

Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020, lanjut Tito, tidak lama lagi, yakni pada 23 September 2020. Tahapan penyelenggaraan sudah diawali dan saat ini memasuki masa-masa penting pencalonan. Di sisi lain, stabilitas politik harus tetap dijaga agar tidak menggangu proses pemerintahan dan pembangunan.

“Intinya, potensi-potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada harus diwaspadai, meski seluruh pihak perlu juga mengedepankan keyakinan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini akan dapat dilalui dengan aman, lancar, damai, dan sukses didasarkan pada pengalaman-pengalaman selama ini dalam melaksanakan Pilkada dan Pemilu. Jangan sampai kehilangan kewaspadaan,” tuturnya.

Tito menambahkan, paling tidak ada enam stakeholder yang perlu diajak dan dibangun kerja sama dalam rangka menyukseskan Pilkada 2020. Yakni penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), aparat keamanan (TNI dan Polri), pemerintah pusat dan daerah, peserta pemilihan (pasangan calon, partai politik, dan pendukung), media/pers, dan terakhir tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh daerah.

“Potensi terjadinya konflik sosial juga perlu diwaspadai,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sesi diskusi  panel pada kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum yang digelar Kemendagri ini menyatakan bahwa Bawaslu pada 25 Februari 2020 lalu telah melaunching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020. Hasil pemetaan IKP ini telah menunjukkan beberapa daerah dengan skor kerawanan rendah, sedang dan tinggi untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi, baik secara nasional maupun kewilayahan.

“IKP Bawaslu disusun dengan mengukur empat dimensi, yakni dimensi konteks sosial dan politik, dimensi Pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, partisipasi publik,” ujarnya.