Lompat ke isi utama

Berita

Tanggulangi Kerawanan Pilkada,Bawaslu Sleman Gandeng Berbagai Elemen Masyarakat

Foto bersama peserta.

Berbagai elemen masyarakat dari berbagai macam organisasi massa hadiri acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman (2/8/2024).

SLEMAN- Kabupaten Sleman masuk dalam daftar paling rawan konflik pada Pemilihan Serentak 2024 di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

SLEMAN-Kabupaten Sleman masuk dalam daftar paling rawan konflik pada Pemilihan Serentak 2024 di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sebagai upaya pencegahan, Badan Pengawas Pemilu  Kabupaten Sleman (Bawaslu Seleman) menggandeng berbagai elemen masyarakat dan stakeholders terkait untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pengawasan tahapan Pilkada atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) mendatang.

"Untuk pencegahan salah satunya adalah menggandeng sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat atau stakeholder terkait untuk turut melakukan pengawasan partisipatif Pilkada nanti, karena kalau hanya mengandalkan pencegahan dari Bawaslu Saja tentu idak akan optimal," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna al Ikhsan Siregar, di sela kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pilkada dengan Masyarakat di  Alana Yogyakarta Hotel, Jumat (02/08/2024)

Arjuna menjelaskan, terkait kerawanan Pilkada Sleman sudah dipetakan. Menurutnya berdasarkan pengalaman pada Pilkada 2020 silam, diantaranya adanya isu-isu SARA dan hoaks, kemudian potensi politik uang.

"Selain isu Hoaks dan politik uang yang kami tangani waktu itu, juga ada kasus ketercukupan logistik Pemilu di tingkat TPS, tertukarnya surat suara, dan kasus serupa masih kita temuai  di Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin. Nah dengan berbagai pemetaan kerawanan ini, dengan menggandeng partisipasi masyarakat dan stakeholders ini, diharapkan ke depan tidak terjadi lagi," harap Arjuna.

Selain menggandeng banyak pihak dalam pengawasan, bawaslu secara khusus juga membentuk kelompok-kelompok kerja (Pokja) dengan melibatkan stakeholder terkait, diantaranya Pokja Netralitas ASN, Pokja penanganan Isu Negatif dan Pokja Kampanye.

Beberapa stakeholder yang dilibatkan dalam pokja diantaranya Kesbangpol Sleman, Satpol PP sleman, Polres Sleman, dan Kejaksaan Negeri Sleman.

"Ada juga Pokja administratif, ini lebih kepada agar bagaimana mengantisipasi penyalahgunaan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada," imbuhnya.

Ia menandaskan Bawaslu Sleman berkomitmen untuk mendorong Pilkada Sleman yang berkualitas dan berintegritas sesuai azas Pemilu yang langsung, Umum, Bebas dan rahasia serta jujur dan adil (LUBER JURDIL).

Oleh karena itu, kata dia, Bawaslu Sleman akan terus mengembangkan jejaring dengan seluruh stake holders, agar bersama -sama ikut mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati sleman ke depan.

"Dengan semakin banyaknya yang berpartisipasi, semua pihak bisa memastikan bahwa proses yang dijalankan penyelenggara (KPU) benar-benar  diyakini kebenarannya dan hasilnya juga diterima. Inilah wujud bagaimana kita bersama-sama menciptakan integritas proses dan hasil Pemilihan bupati sleman," pungkasnya.