Lompat ke isi utama

Berita

Menyusun Roadmap Desa APU, Bawaslu Sleman Kumpulkan Relawan

Menyusun Roadmap Desa APU, Bawaslu Sleman Kumpulkan Relawan

Rabu, 30 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sleman menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) bersama dengan relawan dengan tema Forum Grup Discussion (FGD) Gerakan Anti Politik Uang Kabupaten Sleman.

Bertempat di Atrium Hotel and Resort Yogyakarta, Bawaslu Kabupaten Sleman mengundang relawan dari kalangan organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, wartawan dan aktivis pemantau Pemilu. Turut pula diundang Panwaslu Kecamatan dan kepala desa dari desa - desa yang dijadikan pilot project desa Pancasila oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman.

Saat membuka acara dan memberikan sambutan, M. Abdul Karim Mustofa, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, mengatakan bahwa acara rakor bersama dengan relawan ini sangat penting untuk diadakan, terutama terkait gerakan anti politik uang di Kabupaten Sleman.

"Politik uang selalu menjadi pokok bahasan utama yang menghiasi tiap kali diadakan Pemilu dan Pilkada", jelas Karim di hadapan para peserta.

"Untuk itu perlu adanya sikap tegas dan komitmen bersama untuk memberantas politik uang ini", pungkas Karim yang mengampu Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Sleman.

Senada dengan arahan umum yang disampaikan oleh Agus M. Yasin, Anggota Bawaslu DIY, gerakan anti politik uang harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat dan harus menjadi komitmen bersama agar menghasilkan Pemilu dan Pilkada yang bersih dan berintegritas.

Dalam rakor ini, hadir pula dua orang narasumber. Narasumber yang pertama adalah Heri Sutopo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman. Sedangkan narasumber yang kedua adalah Wasingatu Zakiya dari IDEA Yogyakarta.

Dalam kesempatan yang diberikan, narasumber pertama memaparkan materi tentang konsep desa Pancasila.

"Beberapa tahun ke belakang, Kesbangpol Sleman telah membina beberapa desa untuk menjadi pilot project desa Pancasila. Diantaranya adalah Desa Ambarketawang, Desa Sardonoharjo, Desa, Madurejo, Desa Tridadi, dan Desa Sendangmulyo", ungkap Heri.

"Dari beberapa kali pertemuan yang telah diadakan dengan Bawaslu Kabupaten Sleman, desa - desa Pancasila inilah yang nanti akan bersinergi menjadi desa anti politik uang", terang Heri yang belum lama menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol Sleman ini.

Sementara itu, dalam materi kedua yang disampaikan, Wasingatu Zakiya yang akrab disapa dengan panggilan Mbak Zaki ini memaparkan tentang Roadmap Gerakan Anti Politik Uang di Kabupaten Sleman.

"Ada banyak sekali ragam dari politik uang yang terjadi di masyarakat. Diantaranya adalah vote buying, politik take and give, pork barrel, dan tebasan", jelas Zaki.

"Tidak mudah memang untuk memberantas politik uang ini. Kita seringkali mendengar,tetapi sudah sekali untuk membuktikannya. Namun kita tidak boleh pesimis", kata Zaki yang selalu tampak bersemangat dalam menjelaskan materinya.

Lebih lanjut, Zaki menjelaskan, akan sangat bagus jika desa Pancasila di Kabupaten Sleman bisa bersinergi pula menjadi desa anti politik uang.

"Bicara tentang Pancasila tentu saja bicara tentang etika dan norma - norma dan ini bisa diaplikasikan dalam gerakan anti politik uang dalam Pilkada kali ini", pungkas Zaki.

Di lain pihak, salah satu peserta dari Jogja TV, Subardi, mengatakan sangat berharap jika acara seperti ini tidak berhenti menjadi formalitas semata.

"Kepada Bawaslu dan Kesbangpol Sleman, Saya berharap bahwa acara ini ada tindaklanjutnya di lapangan, tidak sekedar berhenti pada formalitas saja", ujarnya.