Lompat ke isi utama

Berita

Harapan Data Pemilih Akurat, Bawaslu Sleman Hadiri Rakor DPB di Ambarukmo

Harapan Data Pemilih Akurat, Bawaslu Sleman Hadiri Rakor DPB di Ambarukmo

SLEMAN-Tujuan agar data pemilih dalam setiap Pemilu tidak bermasalah, hari ini, Kamis (17/02/2022), ditindaklanjuti oleh Bawaslu DIY menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Grand Ambarukmo Hotel.

Rakor dengan menghadirkan peserta dari parpol peserta Pemilu 2019, Alumni SKPP, Biro Tapem DIY dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY mendiskusikan tentang identifikasi permasalahan sinkronisasi DPB dan DP4 pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dalam sambutan pengantar, Amir Nashiruddin, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), mewakili Ketua Bawaslu DIY yang berhalangan hadir menyampaikan, "Rakor bisa berjalan dengan lancar karena bisa hadir sejumlah undangan, baik dari peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu. Sementara untuk parpol baru 6 undangan dulu, karena ke depan akan diundang parpol yang lain secara bergantian".

Amir menambahkan, "Forum ini akan dicapai maksud dan tujuannya dengan diakhiri rekomendasi, bagaimana data pemilih ini bisa dilanjutkan pemutakhirannya yang akurat, transparan, dan komprehensif sehingga tidak menimbulkan masalah kembali di Pemilu selanjutnya".

Rakor yang digawangi Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu DIY ini menghadirkan 3 (tiga) narasumber yaitu Bambang Eka Cahya Widada (dosen Fisip UMY), Wawan Budiyanto (Kadiv Perencanaan dan Data KPU DIY) dan Nurlia Dian Paramitha (Kornas JPPR).

Wawan Budiyanto, salah satu pemateri dalam diskusi siang tersebut panjang lebar menjelaskan DPB bahwa pemutakhiran DPB merupakan amanat Pasal 204 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"UU 7 Pasal 104 mengamanatkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tetapi tidak disinggung dalam pasal lain bagaimana mekanismenya", tutur Wawan.

"Namun latar belakang atau tujuan yang ingin dicapai dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah meminimalisir kecurigaan potensi manipulasi daftar pemilih dan memudahkan kerja secara teknis di lapangan," sambungnya.

Pemutakhiran DPB berkelanjutan ini harus dijalankan secara tepat dengan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait sehingga didapatkan data yang akurat untuk Pemilu 2024. (*)