Berbagi Cerita tentang Desa APU di Margodadi
|
SLEMAN – Praktik politik uang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan, sebagian masyarakat masih menganggap pemberian uang dalam kontestasi politik sebagai hal yang lumrah. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos., M.H. menyampaikan pentingnya memperkuat pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dengan melibatkan pemerintah kalurahan serta masyarakat. Menurutnya, upaya membangun demokrasi yang berkualitas perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika tahapan pemilu berlangsung.
“Salah satu upaya yang kami dorong adalah melalui program Desa Anti Politik Uang (APU). Harapannya, inisiatif pencegahan politik uang tumbuh dari masyarakat dan pemerintah kalurahan, bukan semata-mata dari atas. Bawaslu akan hadir untuk memberikan pendampingan,” ungkap Arjuna.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Margodadi, Djalmo Susilodiprodjo, menyambut baik rencana kolaborasi dan menyatakan dukungannya terhadap program Desa APU. Ia mengungkapkan bahwa praktik politik uang masih rawan terjadi, bahkan sebagian masyarakat masih memiliki ekspektasi terhadap pemberian uang dalam kontestasi politik.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kalurahan Margodadi berkomitmen mempersempit ruang terjadinya politik uang melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu.
“Kami menyambut baik program Desa Anti Politik Uang ini. Harapannya, dengan pendampingan dari Bawaslu, upaya menekan politik uang bisa dimulai dari tingkat kalurahan. Kami ingin politik berjalan lebih sehat dan berbiaya rendah,” tambahnya.
Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman, Raden Yuwan Sikra, S.H. menambahkan bahwa masa non-tahapan merupakan momentum untuk memperkuat langkah pencegahan. Saat ini, Bawaslu Sleman telah memiliki lima desa dalam program Desa APU. Ia berharap Margodadi dapat turut menjadi kalurahan yang mengembangkan gerakan anti politik uang dengan pendampingan Bawaslu.
Selain membahas pencegahan politik uang, pertemuan juga membahas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Bawaslu Sleman melaksanakan uji petik di wilayah Margodadi dengan data kependudukan meliputi penduduk meninggal dunia, pindah masuk dan pindah keluar, serta penduduk yang telah menikah sebelum berusia 17 tahun. Lurah Margodadi menyambut baik koordinasi tersebut dan mempersilakan jajaran Bawaslu berkoordinasi dengan petugas pelayanan kalurahan.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sleman berharap terbangun kolaborasi berkelanjutan dengan Pemerintah Kalurahan Margodadi dalam penguatan pendidikan politik, pencegahan politik uang, dan pengawasan data pemilih. Melalui sinergi tersebut, upaya pencegahan politik uang diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat. (Ama)
