Bawaslu Sleman Saksikan Kick Off SKPP Tahun 2021 di Gresik

SLEMAN - Jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Sleman mengikuti pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2021 yang dipusatkan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa, 15 Juni 2021. Hadir menyaksikan acara Kick Off SKPP Tahun 2021 Ketua Bawaslu Kabupaten M. Abdul Karim Mustofa, Vici Herawati, Ibnu Darpito, dan Arjuna Al Ichsan Siregar masing-masing selaku anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman Suparno secara bersama-sama melalui zoom meeting di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan SKPP tahun ini diselenggarakan di 100 titik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk salah satunya di Kabupaten Sleman. Pelaksanaan SKPP di Kabupaten Sleman sendiri rencananya akan dilaksanakan pada 26 – 28 Juli 2021 yang akan diikuti oleh sekitar 100 kader yang sudah mendaftarkan diri ke Bawaslu RI.

Acara Kick Off SKPP ini dibuka oleh Ketua Bawaslu RI Abhan dan Anggota Bawaslu RI M. Afifuddin, dan Ratna Dewi Pettalolo. Dalam sambutannya, Abhan mengatakan, launching ini pertanda dimulainya SKPP di 100 titik di seluruh wilayah di Indonesia.

“Ini adalah salah satu program yang masuk dalam RPJMN, program prioritas nasional, ini sebuah kehormatan bagi Bawaslu juga ada program yang masuk RPJMN,” kata Abhan.

Penyelenggaraan tahun ini, jelas Abhan, adalah penyelenggaraan SKPP untuk yang ketiga kalinya. Selanjutnya, diharapkan, substansi pelaksanaan SKPP ini dapat ditindaklanjuti di daerah-daerah. Intinya, pelaksanaan Pendidikan politik kepada masyarakat.

“Mendagri juga sudah bersurat ke Gubernur, Bupati, Ketua DPRD untuk melaksanakan Pendidikan politik kepada masyarakat untuk Pemilu 2024,” kata Abhan.

Persiapan pelaksanaan SKPP tahun ini, sambungnya, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, mulai dari kurikulum maupun fasilitator. Pasca mengikuti SKPP, para kader SKPP nanti diharapkan dapat menularkan virus kebaikan kepada masyarakat dalam hal pendidikan demokrasi, misal bersama-sama menolak praktik politik uang. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan tentu turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia pada masa mendatang.  

“Kualitas Pemilu itu tentu salah satunya turut ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat,” tuturnya.

Terpisah, Anggota sekaligus Koordinatir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu RI, M. Afifuddin mengatakan, proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tentu membutuhkan dukungan serta pelibatan banyak pihak dalam rangka menumbuhkembangkan demokrasi di Tanah Air. “Partisipasi politik tidak sebatas memilih saja, tapi juga mengawasi dan melaporkan ke Bawaslu,” kata Afifuddin.

Dalam SKPP, lanjut Afifuddin, setiap peserta akan diberikan keterampilan praktis pengawasan Pemilu. SKPP menjadi proses pembelajaran sekaligus sarana transfer pengetahuan ke masyarakat.

“Fasilitasi pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang ke-Pemilu-an dan kepengawasan agar Pemilu bisa terkontrol oleh masyarakat,” ujarnya. (*)