Bawaslu Sleman Rumuskan Program Pencegahan Hingga Level Kapanewon

SLEMAN--Bawaslu Kabupaten Sleman siap menindaklanjuti hasil pemetaan kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Dalam waktu dekat, seluruh jajaran pengawas di Kabupaten Sleman hingga level kapanewon akan menuntaskan penyusunan agenda program pencegahan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saat ini proses penyusunan agenda-agenda pencegahan sedang berlangsung di level Panwaslu Kecamatan dan akan segera difinalisasi dalam waktu dekat," kata Arjuna Al Ichsan Siregar di sela-sela acara Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif: Sosialisasi IKP Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Yang Bermartabat dan Berintegritas yang diselenggarakan Bawaslu DIY di Hotel Alana Yogyakarta, Selasa, 10 Januari 2023.

Secara umum, lanjutnya, IKP 2024 untuk Kabupaten Sleman memang dikategorikan rawan tinggi. Namun, bila dirinci untuk setiap dimensi IKP yang dijadikan alat ukur untuk pemetaan tersebut, dimensi yang menyebabkan Sleman rawan tinggi ternyata terletak pada dimensi penyelenggaraan pemilu dan kontestasi.

"Upaya kami ke depan tentu akan memprioritaskan program-program pencegahan untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran pada dimensi penyelenggaraan pemilu dan kontestasi itu," kata Arjuna yang juga menjabat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman ini.

 
Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M. Abdul Karim Mustofa. Dia mengatakan, upaya-upaya pencegahan yang akan dilakukan Bawaslu Kabupaten Sleman ke depan tentu tidak akan berjalan optimal bila hanya mengandalkan kemampuan jajaran pengawas pemilu semata. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh stakeholder terkait dalam melakukan program-program pencegahan mutlak dibutuhkan.

"Dari dimensi penyelenggaraan tentu keterlibatan teman-teman KPU Sleman untuk turut serta melakukan upaya-upaya pencegahan sangat dibutuhkan, kalau dari dimensi kontestasi tentu peran serta dari seluruh peserta pemilu yang ada dibutuhkan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang luber dan jurdil," tuturnya.

Terpisah, anggota Bawaslu Provinsi DIY, Mohammad Najib mengatakan, hasil IKP yang telah dirilis Bawaslu RI beberapa waktu lalu harus dijadikan pedoman oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam merancang program-program pencegahan dan pengawasan pemilu ke depan. Hasil IKP harus ditindaklanjuti dengan baik sehingga program-program yang akan dilaksanakan lebih tepat sasaran.

"Jadi, jangan hanya terpaku pada tinggi rendahnya skor IKP, yang lebih penting adalah bagaimana menindaklanjutinya," ujar Najib yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi P2H Bawaslu DIY.

Dalam kegiatan rakor sosialisasi IKP 2024 ini, Bawaslu DIY turut menghadirkan Mada Sukmajati selaku narasumber. Akademisi dari UGM Yogyakarta ini merupakan salah satu anggota tim penyusun IKP 2024 di Bawaslu RI. (*)