Bawaslu Sleman Hadiri Seminar Nasional Integritas Penyelenggara Pemilu

BAWASLUSLEMAN-Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sleman, Antonius Hery Purwito, Raden Yuwan Sikra, dan Ahmad Sidiq Wiratama hadiri Seminar Nasional bertema “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis, 4 Juni 2026.

Seminar nasional ini menjadi ruang diskusi bagi penyelenggara Pemilu, akademisi, para pegiat demokrasi, insan pers, dan masyarakat dalam membahas tentang tantangan dan upaya penguatan integritas penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang.

Melalui kegiatan ini, penyelenggara seminar berharap banyak munculnya berbagai ide, gagasan, dan pemikiran serta rekomendasi kebijakan untuk semakin memperkuat lembaga penyelenggara Pemilu dalam rangka mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, adil, dan berintegritas.

Hadir sebagai narasumber dalam seminar ini antara lain adalah J. Kristiadi (Anggota DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Anggota DKPP), Arie Sujito (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Alumni), Mada Sukmajati (Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan), Ahmad Shidqi (Ketua KPU DIY), dengan dimoderatori oleh Arya Budi.

“Seminar ini menekankan bahwa penguatan demokrasi hanya dapat dicapai melalui integritas penyelenggara pemilu. Pengalaman DKPP di lapangan dibagikan sebagai wawasan penting untuk mewujudkan kerangka demokrasi yang lebih kuat di Indonesia. Diskusi berfokus pada bagaimana integritas dalam pengelolaan pemilu sangat penting untuk kepercayaan publik dan kesehatan keseluruhan proses demokrasi,” tutur Ahmad Sidiq Wiratama yang merupakan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sleman ini.

Sementara itu, Ari Dwipayana, selaku Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, menekankan adanya ruang kolaborasi yang terbuka untuk pertukaran pengetahuan dalam mewujudkan penguatan demokrasi melalui kerja sama antar lembaga.

“Dengan adanya kerja sama antar lembaga yang terjalin, kami berharap terbukanya ruang kolaborasi yang semakin luas sehingga kita bisa dengan kolaborasi ini bertukar pengetahuan hingga bisa mengusung rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang,” jelasnya.(*)