Audiensi dengan Anggota DPD RI, Bawaslu Sleman Tegaskan Siap Awasi Pemilihan Bupati 2020
|
Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman M. Abdul Karim Mustofa memastikan kalau pihaknya sudah cukup siap untuk melakukan tugas pengawasan Pemilihan Bupati Sleman Tahun 2020 di tengah masa Pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri undangan anggota DPD RI asal DIY, GKR Hemas di Pendopo Kilen, Kraton Ngayogyakarta, Rabu, 10 Juni 2020, dalam agenda rapat kerja DPD di masa reses bersama penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu Kabupaten) dan Pemda yang memfasilitasi anggaran hibah untuk pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.
Saat diminta presentasi di hadapan GKR Hemas, Karim menyampaikan, “Kami Bawaslu Sleman dengan segala kemungkinan dan resiko menyatakan siap untuk mengawasi dan mengawal demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman di tengah masa pandemi ini. Benar, berat bagi penyelenggara pemilu seperti Bawaslu Sleman ini untuk melaksanakan tugas berisiko, namun karena ini adalah amanah serta sudah menjadi keputusan pemerintah dan penyelenggara pemilu di pusat, maka kami siap mengamankan perintah ini,” tegas Karim.
Beberapa kesiapan yang dicatat oleh Bawaslu Kabupaten Sleman diantaranya adalah kesiapan sumberdaya manusia (SDM), anggaran, bekal pengetahuan, dan kesiapan pengawasan sosialisasi tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020. Terkait kesiapan SDM, Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Desa akan segera diaktifkan kembali setelah diberhentikan sementara sejak 31 Maret 2020. Terkait kesiapan anggaran, Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan restrukturisasi dan optimalisasi anggaran hibah Pemilihan Bupati Sleman atau NPHD dengan menyesuaikan kebutuhan pengawasaan di masa Pandemi Covid-19 ini. Bawaslu Kabupaten Sleman juga diberikan anggaran hibah khusus penganggaran alat pelindung diri (APD) sebesar Rp.675.400.000.
“Terkait kesiapan bekal pengetahuan, saat ini Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa nonaktif secara berkesinambungan diberikan pemahaman kepemiluan dan kepilkadaan dengan model Sekolah Penyelenggara Pemilu Ad hoc (SPPA) dengan materi beragam. Bawaslu Sleman juga akan menyiapkan SOP ketugasan untuk pengawas adhoc dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan,” tutur Karim.
Dalam kesempatan yang sama, selain Bawaslu Kabupaten Sleman, terdapat juga perwakilan lembaga dari jajaran KPU dan Pemerintah Daerah di tiga Kabupaten, yakni Sleman, Bantul, dan Gunungkidul yang turut menyampaikan presentasi dan berbagai permasalahan yang muncul serta kesiapan yang dilakukan lembaga tersebut bila Pemilihan Kepala Daerah benar-benar akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Hasil audiensi ini rencananya akan disampaikan dalam rapat DPD RI di Jakarta. (*)
