Lompat ke isi utama

Berita

Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang, Bawaslu Sleman Sebar Ribuan Stiker

Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang, Bawaslu Sleman Sebar Ribuan Stiker

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk awasi Pilkada Sleman 2020, pada tanggal 1 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sleman membagikan ribuan stiker di Taman Denggung, Tridadi, Sleman.

Bersama dengan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman membagikan stiker kepada pengguna jalan yang melintas di perempatan antara Taman Denggung dan Sleman City Hall.

"Pembagian stiker ini sebagai salah satu upaya Bawaslu Sleman mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif mengawasi tahapan Pemilihan Bupati Sleman,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M. Abdul Karim Mustofa.

Karim mengatakan, jumlah stiker yang dibagikan serentak di 17 kecamatan kali ini berjumlah kurang lebih 19.000 stiker. Untuk pembagian stiker di kecamatan dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Sleman sendiri memilih lokasi pembagian stiker di sekitar lapangan Denggung yang dekat dengan kawasan kantor Pemerintahan Kabupaten Sleman.

Stiker yang dibagikan tersebut tidak hanya berisi ajakan untuk tolak politik uang, tetapi juga berisi berbagai macam pesan seperti Pilkada tanpa hoaks, Pilkada Sleman aman dengan protokol kesehatan, dan tolak kampanye hitam dan politisasi SARA.

“Bila masyarakat menemukan adanya praktik politik uang, kampanye hitam, hoaks, dan politisasi SARA segera laporkan ke Bawaslu Kabupaten Sleman atau ke kantor Panwaslu Kecamatan setempat atau Call Center Bawaslu Kabupaten Sleman di nomor 08112632284,” kata Karim.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, menjelang hari pemungutan suara 9 Desember mendatang, ada beberapa titik rawan yang perlu diawasi bersama masyarakat. Terutama, pengawasan masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara.

“Jangan sampai masa tenang nanti dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengampanyekan paslon atau melakukan politik uang, karena ini masa-masa kritis menjelang pemungutan suara,” kata Arjuna mengakhiri pembicaraan.