Bawaslu Sleman Perkuat Pengelolaan Data Melalui SiGaPLapor
|
SLEMAN – Bawaslu Kabupaten Sleman terus mendorong optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SiGaPLapor) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data penanganan pelanggaran. Upaya ini dilakukan guna memastikan data yang tercatat lebih akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan SiGaPLapor dalam Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Divisi PP dan Data Informasi dalam memperkuat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung administrasi penanganan pelanggaran.
Penggunaan SiGaPLapor berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Keputusan Bawaslu Nomor 0271.1/PP.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan SiGaPLapor, serta Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan SiGaPLapor dalam Tugas Penanganan Pelanggaran.
SiGaPLapor digunakan untuk mendukung pencatatan, pengelolaan, pelacakan, dan pemantauan data penanganan pelanggaran. Sejak dikembangkan pada 2021 dan diluncurkan pada 2022, sistem ini terus mengalami penyempurnaan, termasuk penerapan pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta pengembangan fitur mobile dan geotagging pada 2025.
Dalam paparan rapat koordinasi, tercatat sebanyak 5.184 temuan dan laporan, terdiri atas 1.305 temuan (25,2 %) dan 3.879 laporan (74,8 %). Dari data tersebut, sebanyak 2.992 tercatat sebagai laporan teregistrasi dan 2.192 sebagai laporan tidak teregistrasi. Data juga disajikan berdasarkan jenis dugaan pelanggaran, kategori pelapor, wilayah, dan tahapan Pemilu.
Kasubbag P3SPH Bawaslu Kabupaten Sleman, Intan Fransiska Riyan Sahara, S.H., menekankan pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam penginputan data agar seluruh proses penanganan pelanggaran terdokumentasi dengan baik.
“Pengisian data dalam SiGaPLapor perlu dilakukan secara cermat dan sesuai dengan kondisi penanganan yang sebenarnya. Setiap tahapan harus diperbarui dan informasi yang dimasukkan harus lengkap, sehingga data yang tersaji dapat memberikan gambaran yang utuh serta memudahkan proses pemantauan dan evaluasi,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, diperlukan validasi data secara berkala, peningkatan kapasitas operator, serta inventarisasi kendala teknis sebagai bahan perbaikan sistem. Pengembangan SiGaPLapor ke depan juga diarahkan pada penguatan infrastruktur, integrasi data, penyempurnaan fitur, dashboard statistik, dan audit trail.
Melalui optimalisasi SiGaPLapor, Bawaslu Kabupaten Sleman berharap pengelolaan data penanganan pelanggaran semakin tertib dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran secara optimal. (nfs)
