Bawaslu Sleman Bangun Kolaborasi Kampus untuk Kawal Pemilu 2029
|
SLEMAN – Bawaslu Kabupaten Sleman terus mendorong penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi menuju Pemilu 2029. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan diskusi kepemiluan dengan tema "Pengawasan Partisipatif Menuju Pemilu 2029" yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan siaran langsung YouTube, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini diikuti sekitar 180 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan dosen dari STIA AAN Yogyakarta, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Universitas Janabadra Yogyakarta, FISIP UPN Yogyakarta, serta jajaran Bawaslu Kabupaten Sleman.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, H. Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan pemilu tidak mungkin hanya dibebankan kepada Bawaslu mengingat keterbatasan jumlah pengawas. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi kebutuhan penting untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Bawaslu DIY Drs. Mohammad Najib, M.Si., Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman Raden Yuwan Sikra, S.H., serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman Antonius Hery Purwito, S.Pt.
Dalam pemaparannya, Mohammad Najib menekankan pentingnya membangun gerakan pengawasan partisipatif berbasis kampus yang berkelanjutan. Menurutnya, kerja sama antara Bawaslu dan perguruan tinggi tidak cukup berhenti pada kegiatan seminar maupun penandatanganan nota kesepahaman, tetapi perlu diwujudkan melalui kaderisasi, pendidikan pengawasan, riset, serta kanal penyampaian informasi dan laporan dugaan pelanggaran.
Sementara itu, Raden Yuwan Sikra mengajak mahasiswa mengambil peran lebih luas dalam mengawal demokrasi. Keterlibatan mahasiswa tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan moral melalui edukasi politik, penelitian, pendampingan masyarakat, dan kolaborasi dengan Bawaslu.
“Mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Dengan pengetahuan, integritas, dan kepedulian, mahasiswa dapat menjadi bagian dari gerakan pengawasan yang turut menjaga kualitas demokrasi,” ungkap Yuwan.
Pada sesi diskusi, Harry Patty, S.Fil., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, mengajukan pertanyaan mengenai bentuk keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029. Menanggapi hal tersebut, Mohammad Najib dan Raden Yuwan Sikra menjelaskan bahwa mahasiswa dapat mengambil peran melalui edukasi kepemiluan kepada sesama mahasiswa, menjadi relawan pengawasan, pemantau pemilu, hingga terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Yuwan juga menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman membuka ruang kolaborasi melalui program magang mahasiswa, termasuk mendukung kegiatan kehumasan dan publikasi Bawaslu, serta keterlibatan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan sekaligus berkontribusi langsung dalam penguatan demokrasi di masyarakat.
Selain pengawasan partisipatif, Antonius Hery Purwito memberikan pemahaman mengenai tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu, mulai dari pihak yang berhak melapor, persyaratan formil dan materiil, hingga batas waktu penyampaian laporan paling lama tujuh hari sejak dugaan pelanggaran diketahui. Materi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa agar mampu mengenali dan menyampaikan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan.
Penguatan pengawasan partisipatif tersebut sejalan dengan Pasal 94 dan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Sleman berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat terus dikembangkan menjadi gerakan yang nyata dan berkelanjutan. Kampus diharapkan tidak hanya menjadi ruang pembelajaran demokrasi, tetapi juga menjadi salah satu pusat tumbuhnya kesadaran dan gerakan pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029. (nfs)
