Lompat ke isi utama

Berita

Publikasikan Hasil Pengawasan Mutarlih, Bawaslu Sleman Undang Insan Media

Publikasikan Hasil Pengawasan Mutarlih, Bawaslu Sleman Undang Insan Media


SLEMAN-Dalam rangka menyebarluaskan hasil pengawasan pemutakhiran daftar pemilih (mutarlih) Pemilu 2024 kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Sleman mengundang jurnalis atau wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik yang ada di Kabupaten Sleman dalam acara Publikasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 di Kabupaten Sleman pada Rabu, 12 April 2023.


Bertempat di Innside by Melia Hotel Yogyakarta, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M. Abdul Karim Mustofa menyampaikan kepada peserta yang hadir tentang saran perbaikan yang disampaikan saat rapat pleno DPHP yang berlangsung mulai dari tingkat kelurahan, kapanewon, hingga kabupaten.


“Dalam pengawasan yang kami lakukan di rapat pleno rekapitulasi DPHP dan DPS tingkat kabupaten pada 5 April 2023, diperoleh angka jumlah pemilih di DPS untuk laki-laki sejumlah 413.026 dan perempuan sejumlah 437.812, sehingga totalnya adalah 850.838 yang tersebar di 3.446 TPS,” tuturnya.


“Jumlah pemilih di DPS ini sudah termasuk pemilih di lokasi khusus yang nantinya akan memberikan hak pilihnya di TPS khusus juga,” imbuhnya.


Menyambung tentang TPS di lokasi khusus, Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar menjelaskan tentang TPS lokasi khusus yang tersebar di 22 lokasi.


“Terkait dengan TPS lokasi khusus, sesuai dengan data yang kami peroleh dari KPU Kabupaten Sleman, terdapat 34 TPS dengan jumlah pemilih khusus 7.315 orang,” ujarnya.


“Namun demikian, jika dilihat dari jumlah pemilih khusus yang telah mendaftarkan diri, jumlahnya belum sesuai dengan yang diharapkan karena untuk satu kampus saja, potensi pemilih khusus bisa mencapai puluhan ribu orang,” lanjutnya.


“Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Sleman menyampaikan saran kepada KPU Kabupaten Sleman untuk memperpanjang masa pendaftaran pemilih khusus agar dapat mengakomodir lebih banyak lagi mahasiswa atau pekerja luar Jogja yang tidak bisa pulang kampung di hari pemilihan 14 Februari 2024 mendatang,” ujarnya. (*)